Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2025 serta Perencanaan Kegiatan Bulan Januari 2026 di Pengadilan Agama Makale

Makale – Senin, 12 Januari 2026 pukul 11.00 WITA, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Makale, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Bulan Desember 2025 sekaligus Perencanaan Kegiatan Bulan Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan jajaran terkait, baik dari Divisi Kepaniteraan maupun Divisi Kesekretariatan Pengadilan Agama Makale.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Makale, Dr. Mushlih, S.H.I., M.H. Kemudian dilanjutkan dengan arahan, disampaikan terkait apa yang perlu segera dilaksanakan dari bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Serta tidak lupa disampaikan terkait PERMA No 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim; PERMA No 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung; dan PERMA No 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System).

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pada bulan sebelumnya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dan rencana kerja yang lebih optimal pada bulan berikutnya. Selain itu, monev juga menjadi sarana koordinasi dan sinkronisasi antarbagian guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Evaluasi Kinerja Divisi Kepaniteraan

Selanjutnya pemaparan dari bagian Kepaniteraan yang dipimpin langsung oleh Analis Perkara Peradilan perwakilan dari Panitera, menyampaikan terkait kinerja SIPP, penyelesaian perkara, E-court, EAC, gugatan mandiri, pelaksanaan sidang di luar gedung dan lainnya per Desember 2025 serta perencanaan kegiatan di bulan Januari 2026. Pada Divisi Kepaniteraan, pembahasan difokuskan pada beberapa layanan utama, antara lain:

1. Layanan Prodeo
   Dilakukan evaluasi terhadap jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan selama bulan Desember 2025, termasuk ketepatan administrasi, kelengkapan persyaratan, serta efektivitas pelaksanaan layanan bagi masyarakat kurang mampu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa layanan prodeo berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatannya lebih optimal.

2. Sidang Keliling
   Evaluasi pelaksanaan sidang keliling meliputi jadwal, lokasi, jumlah perkara yang disidangkan, serta kendala teknis di lapangan. Sidang keliling dinilai sangat membantu masyarakat yang berada jauh dari kantor pengadilan. Untuk bulan Januari 2026, direncanakan penyesuaian jadwal dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah setempat agar pelaksanaannya semakin efektif.

3. Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
   Monitoring dilakukan terhadap kualitas pelayanan, kecepatan respon petugas, serta kepuasan masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa layanan PTSP telah berjalan sesuai standar pelayanan, namun tetap diperlukan peningkatan kedisiplinan, keramahan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan prima.

4. Pengelolaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
   Dibahas mengenai ketepatan dan kelengkapan input data perkara, pembaruan informasi, serta konsistensi pengelolaan SIPP. Ditekankan pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam pengisian data sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

   

Evaluasi Kinerja Divisi Kesekretariatan

Pada Divisi Kesekretariatan, monitoring dan evaluasi mencakup beberapa bagian penting, yaitu:

1. Subbagian Umum dan Keuangan
   Evaluasi difokuskan pada realisasi anggaran bulan Desember 2025, pengelolaan keuangan, serta administrasi umum. Secara umum, pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku. Untuk bulan Januari 2026, disusun rencana percepatan pelaksanaan kegiatan serta penguatan pengendalian administrasi keuangan.

2. PTIP (Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan)
   Dibahas mengenai pengelolaan teknologi informasi, website, media sosial, serta pelaporan kinerja. Ditekankan pentingnya pembaruan informasi secara berkala dan akurat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta peningkatan citra institusi.

3. Kepegawaian
   Evaluasi meliputi kedisiplinan pegawai, kehadiran, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Untuk perencanaan bulan Januari 2026, disepakati perlunya penguatan pembinaan disiplin dan peningkatan kompetensi SDM melalui koordinasi dan pembagian tugas yang lebih efektif.

4. Ortala (Organisasi dan Tata Laksana)
   Pembahasan difokuskan pada efektivitas struktur organisasi, pembagian tugas, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP). Diharapkan ke depan seluruh pegawai dapat semakin memahami peran dan fungsi masing-masing demi terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik.

   

Penutup

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Agama Makale dapat terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan yang ada, serta melaksanakan perencanaan kegiatan secara lebih terarah dan terukur. Komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Kegiatan monev ditutup dengan penegasan agar seluruh bagian menindaklanjuti hasil evaluasi dan melaksanakan rencana kerja bulan Januari 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing demi terwujudnya Pengadilan Agama Makale yang berintegritas, profesional, dan melayani.