Website Resmi Pengadilan Agama Makale | Media Informasi dan Transparansi Peradilan

Jadwal Sidang

Who's Online

We have 46 guests online

FOKUS PERADILAN

Majalah Peradilan

Edisi_7 Oktober 2015
Edisi_6 Mei 2015 Edisi_10 Des 2016

Edisi_2 Sep-Nov 2013 Edisi Perdana Mei 2013 Edisi_Mei 2013
Edisi_4 Juli 2014 Edisi 14 | November 2018

Edisi_3 Des 2013

Sosialisasi Implementasi SPPT-Ti Pada Pengadilan Percontohan Tahun Anggaran 2019

Tuesday, 16 July 2013 16:59

Fatwa MA Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Tupoksi Di Lingkungan Peradilan Agama

Fatwa Keterangan
fatwa_kma052-11 Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
10/TUADA-AG/X/2011 Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.
fatwa35_09 Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
fatwa52_09 Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
fatwa59_09 Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
fatwa115_09 Putusan MA tidak berlaku surut
fatwa118_09 Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
fatwa130_09 Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi
fatwa146_09 Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
fatwa148_09 Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga
fatwa149_09 Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama , dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI

Update Mei 2014

 

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic English German Italian Portuguese Russian Spanish

Powered by Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates low-cost hosting Valid XHTML and CSS.