Website Resmi Pengadilan Agama Makale | Media Informasi dan Transparansi Peradilan

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic English German Italian Portuguese Russian Spanish

Jadwal Sidang

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2228
mod_vvisit_counterKemarin4907
mod_vvisit_counterMinggu ini17804
mod_vvisit_counterMinggu lalu29732
mod_vvisit_counterBulan ini99891
mod_vvisit_counterBulan Lalu136169
mod_vvisit_counterSemuanya1349832

We have: 82 guests online
Your IP: 54.224.108.85
 , 
Today: May 24, 2018

 

FOKUS PERADILAN

Majalah Peradilan

Edisi_7 Oktober 2015
Edisi_6 Mei 2015 Edisi_10 Des 2016

Edisi_2 Sep-Nov 2013 Edisi Perdana Mei 2013 Edisi_Mei 2013
Edisi_4 Juli 2014

Edisi_3 Des 2013

Audensi KPTA Makassar : Selalu Berakselerasi Untuk Menyambung Pikiran Sebagai Petugas Abdi Negara

Tuesday, 16 July 2013 16:59

Fatwa MA Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Tupoksi Di Lingkungan Peradilan Agama

Fatwa Keterangan
fatwa_kma052-11 Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
10/TUADA-AG/X/2011 Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.
fatwa35_09 Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
fatwa52_09 Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
fatwa59_09 Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
fatwa115_09 Putusan MA tidak berlaku surut
fatwa118_09 Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
fatwa130_09 Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi
fatwa146_09 Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
fatwa148_09 Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga
fatwa149_09 Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama , dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI

Update Mei 2014

 

Date & Time

Sumber daya terbaik anda adalah waktu anda..

Powered by Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates low-cost hosting Valid XHTML and CSS.