Website Resmi Pengadilan Agama Makale | Media Informasi dan Transparansi Peradilan

Jadwal Sidang

Who's Online

We have 83 guests online

 

FOKUS PERADILAN

Majalah Peradilan

Edisi_7 Oktober 2015
Edisi_6 Mei 2015 Edisi_10 Des 2016

Edisi_2 Sep-Nov 2013 Edisi Perdana Mei 2013 Edisi_Mei 2013
Edisi_4 Juli 2014

Edisi_3 Des 2013

Audensi KPTA Makassar : Selalu Berakselerasi Untuk Menyambung Pikiran Sebagai Petugas Abdi Negara

Written by IT PA-MKL   
Friday, 14 September 2012 08:50

Pedoman Pengelola Organisasi, Administrasi, Pesonil, & Keuangan

A. ORGANISASI

  1. Perpres No. 13 Th.2005
  2. Perpres No. 14 Th.2005
  3. UU No. 4 Th.2004
  4. UU No. 3 Th.2009
  5. UU No. 14 Th.1985
  6. UU No. 48 Th.2009
  7. UU No. 1 Th.1974

B. ADMINISTRASI

  1. PP No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. KMA No.001/KMA/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan MA-RI
  3. Kepres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usa Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI

C. PERSONIL/PEGAWAI

  1. UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  2. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. PPRI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. PPRI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan KA BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  6. KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Remunerasi

D. KEUANGAN

  1. PP No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  2. Kep.Sekretaris MARI No.002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  3. SE-14/ PB/2012
  4. SE-5/ PB/2012
  5. 104/PMK.02/2010
  6. 49/PMK.02/2012
  7. PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Bendahara
  8. 57.b/ BUA/OT.01/III/2012
  9. Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

 

 

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic English German Italian Portuguese Russian Spanish

Powered by Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates low-cost hosting Valid XHTML and CSS.