Website Resmi Pengadilan Agama Makale | Media Informasi dan Transparansi Peradilan

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic English German Italian Portuguese Russian Spanish

Jadwal Sidang

Who's Online

We have 391 guests online

 

FOKUS PERADILAN

Majalah Peradilan

Edisi_7 Oktober 2015
Edisi_6 Mei 2015 Edisi_10 Des 2016

Edisi_2 Sep-Nov 2013 Edisi Perdana Mei 2013 Edisi_Mei 2013
Edisi_4 Juli 2014

Edisi_3 Des 2013

Audensi KPTA Makassar : Selalu Berakselerasi Untuk Menyambung Pikiran Sebagai Petugas Abdi Negara

Written by Web Admin   
Wednesday, 15 June 2011 06:49
HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali
(a). Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
-

-
-
-

-
Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

(b).

Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II.



PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang lengkap.

III.




Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV.




Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

V.


Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik. (arwin elponty)

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

 

 

Date & Time

Sumber daya terbaik anda adalah waktu anda..

Mantan Ketua PA Makale


Powered by Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates low-cost hosting Valid XHTML and CSS.